Audit Committee/Charter

sep_supancana

Ida Bagus Rahmadi Supanca, Chairman

He is an Independent Commissioner. An Indonesian citizen, 57 years old, born in Bandung, Indonesia, 12 December 1958. Mr. Supancana is the Company’s Independent Commissioner since October 2011 by virtue of Act of Decree of Shareholders on Alteration of the Company’s Articles of Association No 103 dated 19 October 2011 made before Andalia Farida, SH., MH., a Jakartabased notary. Mr. Supancana was previously the Company’s Commissioner by virtue of the Company’s Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No 2 dated 9 September 2009 made before Etty Roswitha Moelia, SH., a Jakarta-based notary.

Mr. Supancana earned his Bachelor of Law from University of Padjadjaran, Bandung in 1983, Masters of Law, University of Indonesia in 1990 and Ph.D in Legal Sciences-Air and Space Law from Leiden University, the Netherlands in 1998. He was Director of PT Duta Krishna Consortium from 1993 to 1997, Director PT Ramatelindo Perdana Consultant from 1993 to 2006, Director of PT Wahana Baratama Mining from 2000 to 2003 and Commissioner of PT Tanjung Alam Jaya from 2000 to 2003. Mr. Supancana is also Senior Partner and Legal Consultant for Supancana and Partners since 2000, President Commissioner of PT Indo Citra Regulatama Investment Regulation Center and Director and Founder of Center for Regulation Studies since 2001, as well as the Founder of the Supervisory Board for PT Continuing Legal Education since 2010.

sep_widjanarko

Herry Bertus Wiseno Widjanarko, Member

An Indonesian citizen, 49 years old, born in Bojonegoro, September 20, 1966. He has served as a member of the Audit Committee since 11 March 2013. He holds an Engineering degree from the Department of Nuclear Engineering, Gadjah Mada University in 1991. Then he continued his education at the University Cleveland, Ohio, USA and a Master of Science Department of Industrial Engineering in 1995 and a Master of Business Administration in 1994. He began his career as a sales staff in Artapala Insurance Company (Mercury Pratikara) in 1992-1993, and he served as Vice President Logistics PT Steady Safe Tbk in 1996-1998. In the years 1999-2001 he served as Quality Engineering Section Manager. In 2002-2003 he served as a Quality System and Process Section Manager was promoted to Quality Management System Department Manager in 2003-2007 and Environment Management Manager in the year 2005- 2011 at Daimler Chrysler Group Indonesia. In the years 2008-2011 he served as a Quality Management System Specialist at Mercedes Benz Indonesia. He currently serves as the Associate Director of PT Technindo of Energy since 2012 and Associate Consultant PT Total Business Ekselen since 2011.

sep_suhartati

Suhartati, Member

An Indonesian citizen, 69 years old, was born in Kediri, December 1, 1946. He has served as a member of the Audit Committee since 11 March 2013. She completed his studies at the Academy Adjunct State Accountant, Semarang in 1968. Later he earned a Bachelor’s degree in Accounting from the Institute of Finance Jakarta in 1980. in 2009 he earned his Certified Public Accountant Indonesia profession of IAPI. She’s started her career as an Assistant Accountant in the State Accounting Office Semarang in 1968-1971. From the year 1973-1977 he worked as a Sr. Accountant at DJPKN Surabaya and Bandung. Then in 1984-1987 he became Accountant Auditor in DJPKN Jakarta. In 1988-1990 she’s worked as an Accountant Auditor in BPK and BPKP Irian Jaya Jakarta. In the years 1990 – 1992 served as Leader Dra Suhartati Public Accountant and since 1992 until now, she’s became Chairman of the Public Accounting Firm Dra Suhartati & Partners.

Committee Audit Charter

PIAGAM KOMITE AUDIT
(AUDIT COMMITTEE CHARTER)
PT SURYA ESA PERKASA Tbk

I. PENDAHULUAN

Piagam Komite Audit ini merupakan suatu dokumen tertulis yang mengatur tugas, tanggungjawab dan wewenang serta struktur organisasi Komite Audit yang disusun demi terciptanya pengawasan yang efisien dan efektif dalam perusahaan.

Piagam Komite Audit ini juga digunakan sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris, Direksi, Satuan Audit Internal dan Auditor Eksternal dalam berkomunikasi dan berhubungan dengan Komite Audit.

Penugasan-penugasan yang dilakukan oleh Komite Audit harus mengacu kepada Piagam Komite Audit PT Surya Esa Perkasa Tbk. (Perseroan).

II. PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT

a. Komposisi, struktur dan persyaratan keanggotaan

  • Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari    Komisaris Independen dan Pihak dari luar Perseroan.
  • Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
  • Persyaratan Keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:
    • Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
    • Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
    • Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
    • Wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan;
    • Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa non-assurance, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
    • Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris lndependen;
    • Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
    • Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

b. Pengangkatan dan Pemberhentian

Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

c. Masa Tugas

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

d. Honorarium

Honorarium anggota Komite Audit akan ditetapkan dan disesuaikan dari waktu  ke waktu berdasarkan usulan dari Ketua Komite Audit dan dengan persetujuan Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua atau Anggota Komite Audit tidak diberikan honorarium tambahan selain remunerasi yang diterima sebagai anggota Dewan Komisaris.

III. TUJUAN & FUNGS1, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SERTA WEWENANG KOMITE AUDIT

  1. Tujuan & Fungsi Komite AuditTujuan dibentuknya Komite Audit adalah:
    • Untuk melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan audit eksternal.
    • Untuk memberikan pengawasan independen atas proses manajemen risiko dan kontrol.
    • Untuk melaksanakan pengawasan independen atas proses tata kelola Perseroan.

    Fungsi Komite Audit adalah:

    • Memperbaiki mute laporan keuangan dengan mengawasi laporan keuangan atas nama Dewan Komisaris,
    • Menciptakan iklim disiplin dan kontrol yang akan mengurangi kemungkinan penyelewengan-penyelewengan,
    • Memungkinkan anggota yang non-eksekutif menyumbangkan
      suatu penilaian independen dart memainkan suatu peranan yang positif,
    • Memperkuat posisi auditor eksternal dengan memberikan suatu saluran komunikasi terhadap pokok-pokok persoalan yang perlu penanganan khusus dengan efektif,
    • Memperkuat posisi auditor internal dengan memperkuat independensinya dari manajemen,
    • Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kelayakan dan obyektifitas laporan keuangan serta meningkatkan kepercayaan terhadap kontrol internal yang lebih baik.
  2. Tugas & Tanggung Jawab Komite Audit:
    • Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
    • Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang­undangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan;
    • Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
    • Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan,dan fee;
    • Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
    • Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
    • Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
    • Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Pereroan; dan
    • Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.
  3. Wewenang Komite AuditDalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:
    • Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
    • Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
    • Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
    • Melakukan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

IV. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA

  1. Rapat Komite Audit
    • Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
    • Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.
    • Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk m u fakat.
    • Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinions), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
  2. Penyusunan Rencana KegiatanKomite Audit menyusun Rencana/Program Kegiatan Kerja Tahunan yang memuat kegiatan, tujuan kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.Rencana Kegiatan Kerja Tahunan Komite Audit antara lain memuat:
    • Pengkajian laporan keuangan perusahaan secara periodik.
    • Memeriksa Prosedur dan Rencana Program Kerja Tahunan satuan audit internal.
    • Menelaah proses manajemen risiko dan pengendalian internal
    • Mereview kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberi masukan terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).
    • Melakukan pengkajian terhadap pelaksanaan audit dan laporan hasil audit dari kantor Akuntan Publik (auditor eksternal).
  3. Hubungan Kerja dengan Satuan Audit InternalHubungan kerja yang baik dengan auditor internal dapat membantu Komite Audit dalam pelaksanaan tanggungjawabnya kepada Dewan Komisaris, para pemegang saham dan pihak luar lainnya. Walau Kepala Auditor Internal adalah bagian dari manajemen dan harus melapor kepada Direktur Utama, namun Kepala Auditor Internal harus juga dapat melapor (hubungan struktur “garis putus-putus”) kepada Komite Audit.Oleh karena itu, sehubungan dengan perannya untuk mengawasi fungsi auditor internal, Komite Audit dapat:
    • Memberika rekomendasi terhadap pengangkatan dan/atau penggantian kepala auditor internal yang ditunjuk oleh Direktur Utama;
    • Meninjau internal audit charter;
    • Meninjau struktur fungsi audit internal,
    • Meninjau rencana tahunan audit internal,
    • Memastikan bahwa fungsi audit internal mempunyai metodologi, alat dan sumber yang memadai untuk memenuhi internal audit charter dan mengerjakan rencana tahunan audit internal,
    • Meninjau semua laporan audit internal,
    • Memonitor kinerja fungsi audit internal, dan
    • Memastikan bahwa fungsi audit internal memenuhi standar profesional yang bersangkutan.
  4. Hubungan Kerja dengan Audit EksternalSehubungan dengan perannya untuk mengadakan pengawasan eksternal audit, maka Komite Audit harus:
    • Memberikan rekomendasi tentang pengangkatan dan/atau penggantian auditor eksternal;
    • Meninjau surat pengangkatan auditor eksternal;
    • Meninjau biaya untuk eksternal audit;
    • Meninjau lingkup dan perencanaan audit eksternal;
    • Meninjau laporan audit eksternal;
    • Meninjau management letters audit eksternal;
    • Memonitor kinerja auditor eksternal; dan
    • Memastikan, bahwa auditor eksternal bekerja sesuai dengan standar profesional yang bersangkutan, khususnya dalam hubungan dengan independensi.
  5. Hubungan Kerja dengan Direksi
    Dalam menjalankan peran pengawasan bidang khusus keuangan, risiko dan kontrol, dan Corporate Governance, Komite Audit dapat mengadakan pertemuan dengan Direksi secara berkala untuk membicarakan semua pokok-pokok persoalan, yang dapat mempengaruhi kinerja finansial atau non-finansial Perseroan
  6. Pelaporan Kegiatan Komite Audit
    • Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
    • Komite Audit diwakili oleh Ketua Komite Audit memberikan laporan langsung kepada Dewan Komisaris yang diwakili oleh Komisaris Utama.
    • Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

V. PENANGANAN PENGADUAN ATAU PELAPORAN SEHUBUNGAN DUGAAN PELANGGARAN TERKAIT PELAPORAN KEUANGAN

  1. Komite Audit wajib menerima pengaduan atau pelaporan sehubungan dengan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan (“Pengaduan”) baik dari pihak internal maupun eksternal
  2. Komite Audit menyediakan satu alamat email pengaduan dan drop box tersegel untuk menerima Pengaduan. Drop box ditempatkan di lobby utama Kantor Pusat Perseroan. Drop box hanya boleh dibuka oleh Ketua Komite Audit atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Komite Audit yang memenuhi syarat dalam menjaga kerahasiaan informasi Pengaduan.
  3. Komite Audit akan menindaklanjuti Pengaduan dari pelapor yang mencantumkan identitas maupun tanpa identitas yang disertai dengan bukti pendukung atas laporan pengaduan yang disampaikan.
  4. Isi Pengaduan seyogyanya menjelaskan dengan lengkap dan jelas atas pelanggaran yang dilaporkan serta pihak yang diduga sebagai pelaku/terlapor.
  5. Komite Audit atau Tim yang dibentuk oleh Komite Audit melakukan verifikasi atas Pengaduan yang masuk dalam waktu 30 (tiga puluh hari) kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja berikutnya. Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Pengaduan dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
  6. Dewan Komisaris mempelajari Berita Acara Verifikasi Pengaduan beserta bukti yang ada dan akan menetapkan apakah Pengaduan perlu ditindak lanjuti atau ditutup.
  7. Terkait pengaduan pelanggaran yang melibatkan oknum Direksi, Dewan Komisaris dan Organ Penunjang Dewan Komisaris, maka Tim Investigasi untuk pemeriksaan lebih lanjut Pengaduan akan ditetapkan oleh Dewa Komisaris.
  8. Perseroan wajib melindungi Pelapor dan menjaga kerahasiaan isi Pengaduan.
  9. Komite Audit wajib membuat prosedur pelaksanaan dari pedoman Pengaduan ini dan disosialisasikan kepada seluruh pihak terkait.
  10. Komite Audit dapat membentuk Tim Pengelola Pengaduan dan Tim Investigasi Pengaduan untuk membantu pelaksanaan dari penanganan Pengaduan.
  11. Perseroan dapat memberikan penghargaan kepada Pelapor yang dapat membuktikan pelanggaran sehingga aset/finansial Perseroan dapat diselamatkan secara signifikan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
  12. Apabila hasil investigasi menyimpulkan Pengaduan yang disampaikan terbukti dilakukan dengan itikad tidak baik, dengan bukti-bukti palsu, dasar Pengaduan yang tidak jelas dan/atau didorong oleh unsur kebencian, maka Pelapor tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

V. PENUTUP

Piagam Komite Audit ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi secara berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan bisnis dan perubahan­perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris akan melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite Audit baik kinerja secara individual maupun kinerja secara kolektif.